KAMMI Surati Walikota dan Lurah-lurah di Semarang

Menjelang berakhirnya masa kampanye PEMILU 2009, semua partai politik peserta PEMILU 2009 berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimikinya untuk memenangkan PEMILU 2009. Baik dengan mengoptimalkan sumber dana, jaringan, maupun otoritas yang dimiliki oleh kader-kader parpol.
Kita ketahui bahwa Walikota Semarang Sukawi Sutarip adalah salah satu petinggi partai politik yang terlibat dalam aktifitas kampanye. Agar pemilu 2009 di Kota Semarang dapat berjalan damai dan demokratis maka KAMMI Daerah Semarang mengirimkan surat terbuka kepada Walikota Semarang, yang berisi tuntutan supaya Walikota Sukawi Sutarip tidak melakukan mobilisasi PNS atau Perangkat Kecamatan dan Desa untuk kepentingan partai politik yang dipimpinnya. Selain itu KAMMI Daerah Semarang juga mengirimkan surat terbuka kepada Lurah-lurah di Kota Semarang agar tetap bersikap netral dan tidak mendukung salah satu partai politik. Biarkan masyarakat bebas memilih tanpa ada intervensi dan intimidasi politik dari pihak manapun.
Seseuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 pasal 84 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD di jelaskan bahwa kampanye partai politik tidak diperbolehkan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, pelanggaran terkait aturan tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Laragan PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kampanye juga di pertegas dalam Peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 Pasal 26. Bagi yang melanggar maka dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Kami menuntut Walikota Semarang untuk tidak melakukan intimidasi kepada Lurah-lurah atau perangkat desa agar mendukung partai politik yang dipimpinnya, misalnya dengan mengancam akan memberikan sanksi struktural kepada PNS dan Perangkat Desanya apabila tidak berperan menyukseskan partainya. Apabila pemaksaan tersebut terjadi kami berharap Lurah dan PNS proaktif melaporkannya kepada Panwaslu agar segera ditindaklanjuti.
Panwaslu sebaiknya segera melakukan konsolidasi dan mengoptimalkan Panwascam untuk melakukan pengawasan secara intens. Sehingga kemungkinan mobilisasi PNS dan Lurah ini dapat diminimalisir. Karena indikasi adanya pelibatan PNS mulai terlihat setelah adanya temuan yang sudah dilaporkan masyarakat yaitu adanya mobilisasi perangkat kecamatan oleh salah satu caleg dari partai politik tertentu walaupun kasus tersebut di anggap kadaluarsa karena laporan sudah lebih dari lima hari dari kejadian kasus tersebut.
Kami menuntut Walikota Semarang berkomitmen untuk tidak melibatkan lurah dan PNS lainnya untuk kepentingan partai politik yang dipimpinnya sehingga pemilu yang damai dan demokratis dapat terwujud. Walikota harus juga membedakan mana kepentingan masyarakat dan mana kepentingan partai politiknya, jangan sampai ada intervensi politik kepada masyarakat

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.